Kumpulan Tugas dan Makalah: Makalah makroekonomi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunianya sehingga makalah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Makalah ini mempunyai tujuan untuk menambah pengetahuan mahasiswa dan masyarakat tentang makro ekonomi .

Dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan kesempatan untuk membuka kembali wawasan tentang ekonomi dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman – teman yang telah mendukung menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam menyelesaikan makalah ini.

Demikianlah atas kekurangannya dalam tugas ini. Saya mohon maaf dan saya juga dengan terbuka menerima setiap kritik dan saran yang membangun dari berbagi pihak supaya isi dalam makalah semakin bermutu. Dan semoga makalah bermanfaat bagi pembaca khususnya pada mata kuliah agama.

Palembang, Januari 2015

Penulis

BAB I

Ruang Lingkup Analisis Makro Ekonomi

Teori atau analisis dasar dalam ilmu ekonomi dibedakan menjadi 2 bentuk mikro ekonomi dan makro ekonomi Analisis dalam ekonomi mikro pada umumnya meliputi bagian bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Dalam teori mikro ekonomi yang dianalisis adalah kegiatan seorang konsumen, suatu perusahaan atau suatu pasar.

Analisis dalam teori makro ekonomi lebih global atau menyeluruh sifatnya. ZDalam maklro ekonomi yang diperhatikan adalah tindakan konsumen secara keseluruhan, kegiatan kegiatan keseluruhan pengusaha dan perubahan perubahan keseluruhan kegiatan ekonomi. Atas dasar analisis yang berbeda ini ahli ahli ekonomi membedakan teori teori dasar dalam ilmu ekonomi kepada teori mikro dan makro.

Mikro ekonomi lebih menitikberatkan kepada analisis mengenai masalah membuat pilihan untuk :

1. Mewujudkan efisiensi dalam penggunaan sumber sumber daya.

2. mencapai kepuasan yang maksimum.

Analisis analisis dalam makro ekonomi menerangkan tentang :

1. Bagaimana segi permintaan dam penawran menentukan tingkat kegiatan dalam perekonomian.

2. Masalah masalah utama yang selalu dhadapi setiap perekonomian

3. Peranan kebijakan dan campur tangan pemerintah untuk mengatasi masalah masalah ekonomi yang dihadapi.

Masalah Utama Dalam Perekonomian.

Masalah makro ekonomi utama yang akan selalu dihadapi suatu negara adalah :

1. Masalah Pertumbuhan ekonomi

Perkembangan kegiatan ekonomi yang berlaku dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional riil semakin berkembang.

2. Masalah ketidakstabilan ekonomi

3. Masalah Pengangguran

4. Masalah kenaikan harga harga

5. Masalah Neraca perdagangan dan Neraca Pembayaran

Alat Pengamat Prestasi Kegiatan Ekonomi.

1. Pendapatan Nasional pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita.
Data Pendapatan Nasional menggambarkan tingkat produksi negara yang dicapai dalam satu tahun tertentu. dan perubahannya dari tahun ke tahun.

2. Penggunaan tenaga kerja dan pengangguran

Pengangguran : Jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari kerja tetapi belum memperolehnya

3. Tingkat perubahan harga harga atau inflasi

4. Kedudukan neraca perdagangan, dan neraca pembayaran.
Neraca Perdagangan : Menggambarkan nilai eksport dan import barang serta perbedaannya dalam periode tertentu Neraca Pembayaran : Informasi yang menunjukkan aliran ke luar masuk keuangan diantara satu negara dg negara lain

5. Kestabilan nilai mata uang domistik.

Tujuan Kebijakan Makro ekonomi.

1. Menstabilkan kegiatan ekonomi

2. Mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja ( kesempatan kerja ) tanpa inflasi.
3. menghindari masalah inflasi.

Inflasi Kenaikan harga harga umum yang berlaku dalam suatu perekonomian dari satu periode ke periode lainnya.

4. Menciptakan ekonomi yang teguh.

5. Mewujudkan kekukuhan neraca pembayaran dan kurs valuta asing.

Bentuk bentuk Kebijakan makro ekonomi.

1. Kebijakan Fiskal

Langkah langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud
untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian.
Pengeluaran agregat adalah Pembelanjaan yang akan dilakukan dalam perekonomian pada suatu waktu tertentu

2. Kebijakan Moneter.

Meliputi langkah langkah pemerintah -yang dikeluarkan oleh bank Indonesia untuk mempengaruhi penawaran uang
dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat.

BAB II

Perhitungan Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional adalah salah satu variable penting dalam pembahasan ekonomi makro. Variabel ini umum digunakan sebagai indikator tingkat tingkat kemakmuran masyarakat sebuah perekonomian, kinerja sebuah perekonomian dari waktu ke waktu, melihat struktur perekonomia suatu Negara, membandingkan perekonomian Negara satu dengan perekonomian Negara lain, dan sebagainya. Dalam lingkup lain (skala daerah) variable ini dinamakan pendapatan regional, yang manfaatnya menyerupai pendapatan nasional.

Istilah pendapatan nasional merupakan terjemahan dari national income atau lengkapnya National income account. Pendapatan nasional tidak hanya menghitung pendpatan secara nasional saja, tetappi juga menghitung pengeluaran secara nasional bahkan produksi barang dan jasa secara nasional. Perhitungan tersebut dilakukan secara periodic,biasanya dalam satuan waktu tahunan atau quartalan. Karena pendapatan nasional dapat berarti seluruh pendapatan, seluruh pengeluaran, atau seluruh produksi barang dan jasa, maka perhitungannya dpat dilakukan berdasarkan tiga jenis kegiatan ekonomi tersebut.antara lain pendekatan pendapatan atau income approach , pendekatan pengeluaran atau expenditure approach dan pendekatan produksi atau production approach. Ketika pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besarnya.

1. Pendekatan pendapatan (income approach)

Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan adalah menjumlahkan seluruh pendapatan atau penghasilan pelaku ekonomi dalam suatau Negara pada periode tertentu. Untuk memudahkan perhitungan maka, penerima pendapatan dikelompokkan berdasarkan jenis fktor produksi yang dimilikinya.

Terdapat empat macam pemilik faktor produksi yaitu:

a. Pemilik faktor produksi tenaga kerja memiliki pendapatan berupa upah ( wedges)

b. Pemilik faktor produksi tanah memiliki pendapatan berupa sewa (rent)

c. Pemilik faktor produksi modal memiliki pendapatan berupa bunga (interest)

d. Wiraswastawan (entrepreneur) memiliki pendapatan berupa laba (profit)

Secara sistematis dapat dituliskan sebagai berikut :

Y = Yw + Yr + Yi + Yp

Keterangan :

Y = Pendapatan Nasional

Yw = Pendapatan berupa upah

Yr = Pendapatan berup sewa

Yi = Pendapatan berupa bunga

Yp = Pendapatan berupa laba atau profit

Jika pelaku ekonomi yang dihitung tersebut didasarkan atas wilayah tempat mereka melakukan kegiatan ekonomi maka pendapatannya disebut pendapatan domestic bruto (gross domestic / GDI ) GDI menghitung pendapatan selaku seluruh pelaku ekonomi di wilayah Negara

GDI menghitung pendapatan seluruh pelaku ekonomi diwilayah Negara tanpa membedakan kewarganegaraan pelaku tersebut jika yang dihitung adalah pendapatan seluruh warga Negara diwilayah Negara tersebut dan yang berada di Negara lain, tanpa memasukkan pendapatan warga Negara asing di wilayah Negara tersebut maka disebut pendapatan nasionalbruto. Sebutan bruto digunakan apabila belum dikurangi dengan penyusutan barang modal. Jika telah dikurangi maka sebutan bruto berubah menjadi netto. GNI yang telah dikurangi dengan penyusutan disebut pendapatan nasional atau national income (NI)

2. Pendekatan Pengeluaran (Expenditure Approach )

Pendekatan pengeluaran adalah menjumlahkan seluruh pengeluaran atau belanja pelaku ekonomi dalam suatu Negara selama periode tertentu untuk memudahkan perhitungan maka pelaku pengeluaran dalam pereko nomian dikelompokkan sebagai berikut :

a. Kelompok rumah tangga perseorangan mempunyai pengeluaran dalam bentuk pengeluaran konsumsi perseorangan dan rumah tangga (personal consumption expenditure). Pengeluaran ini meliputi konsumsi untuk barang-barang tahan lama dan yang tidak tahan lama.

b. Kelompok perusahaan mempunyai pengeluaran dalam bentuk pengeluaran investasi domestik bruto (gross private domestic investment). Pengeluaran ini terdiri atas investasi untuk bangunan-bangunan baru, alat- alat produksi yang tahan lama, serta persediaan barang-barang oleh perusahaan.

c. Pemerintah mempunyai pengeluaran dalam bentuk konsumsi pemerintah (government purchases of goods and services). Pengeluaran ini terdiri atas pengeluaran pemerintah pusat dan daerah.

d. Sektor luar negeri mempunyai penerimaan berupa ekspor dan pengeluaran berupa impor. Selisih ekspor dengan impor merupakan net ekspor.

Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut ;

Y = C + I + G + (X-M)

Keterangan : Y = pendapatan nasional

C = pengeluaran konsumsi perseorangan dan rumah tangga

I = pengeluaran investasi domestic bruto

G = pengeluaran konsumsi pemerintah

X = penerimaan dari ekspor

M = pengeluaran dari impor

3. Pendekatan produksi (production approach)

Pendekatan produksi adalah menjumlahkan seluruh nilai produk akhir barang dan jasa (final goods and services), dalam suatu Negara selama periode tertentu.

Pendekatan produksi digunakan untuk menentukan besarnya pendapatan Nasional dengan cara menjumlahkan nilai produksi yang dihasilkan oleh sector-sektor produktif. Untuk Indonesia sector produktif terdiri atas 9 atau bisa juga 11 lapangan usaha atau yang digunakan oleh BPS Indonesia yang meliputi :

a. Pertanian/ Agriculture

b. Pertambangan dan Penggalian / MInning and Quarrying

c. Industri pengolahan / Manufacturing Industries

d. Listrik, gas, dan air bersih / Electric, gas and Water supply

e. Bangunan / Contruction

f. Perdagangan Restoran dan hotel / trade, Restaurant and hotel

g. Pengangkutan dan komunikasi / Transportation and communication

h. Keuangan, Persewaan Bangunan dan jasa perusahaan / Finance, Rent of Building, and Bussiness service

i. Jasa-jasa / Service

Secara matematis pendapatan nasional ini dituliskan sebagai berikut :

Y = ∑ Qi Pi

I =1

Keterangan : Y = pendapatan nasional

Qi = jumlah barang dan jasa

Pi = harga per unit barang dan jasa

Untuk menghindari terjadinya perhitungan ganda dalam metode ini maka yang dilakukan adalah hanya menjumlahkan nilai tambah dari masing – masing sector produksi tersebut / menjumlahkan nilai akhir dari hasil produksi tersebut.

Contoh menghitung nilai tambah bruto adalah sebagai berikut ( harga bersih ) :

Ø Tebu / 2,5 kg dijual Rp. 2500

Ø 2,5 kg diolah menjadi gula / kg dijual Rp. 4000

Ø Gula / kg diolah menjadi gulali dijual Rp. 6000

Berdasarkan informasi tersebut maka besarnya nilai tambah bruto dari kegiatan menjual sejak tebu menjadi gulali adalah :

Rp . 2500 + ( Rp. 4000 – Rp . 2500) + ( Rp . 6000 – Rp . 4000 )

= Rp . 2500 + Rp . 1500 + Rp . 2000

= Rp . 6000 .

Perhatikan bahwa nilai ini sama dengan nilai gulali . inilah yang dimaksud dengan nilai tambah bruto dari suatu produk.

PDB (Produk Domestik Bruto ) = Hasil perhitungan dengan menggunakan pendekatan produksi

PDB mencakup barang dan jasa yang sedang diproduksi. PDB tidak temasuk transaksi yang melibatkan barang barang yang diproduksi pada masa lalu.

PDB mengukur nilai produksi di dalam batas batas wilayah geografis suatu Negara.

PDB mengukur nilai produksi yang dilakukan dalam rentang waktu tertentu.

Masalah PDB

Permasalahan PDB terletak pada pembandingan tingkat kemakmuran atau kesejahteraan suatu negara dari tahun ke tahun , akan terjadi bias jika kita salah menggunakan perhitungan PDB .

Keterbatasan Perhitungan PDB

PDB tidak memasukan memasukan transaksi yang terjadi pada “underground economy” (perekonomian bawah tanah). Perekonomian seperti sektor informal atau sektor illegal seperti penjualan narkoba , dan sektor lain yang sulit tercatat oleh negara tidak masuk dalam perhitungan PDB . Ini menyebabkan nilai PDB cenderung dapat undervalued (lebih rendah) dari yang seharusnya .

PDB tidak selalu mencerminkan ukuran kesejahteraan sosial suatu Negara PDB hanya mngukur berapa banyak output yang diproduksi di suatu negara dan bagaimana sturktur serta perkembangannya antarwaktu . Untuk mengukur kemakmuran suatu negara , PDB merupakan indikator yang cukup baik . Akan tetapi , kesejahteraan suatu negara lebih kompleks dari hanya sekedar pendapatan yang tinggi . Beberapa indikator untuk menunjukan tingkat kesejahteraan adalah tingkat pengangguran , tingkat kematian ibu dan bayi , angka harapan hidup , tingkat buta huruf , dan lain-lain perlu diperhatikan juga .

PDB tidak mencerminkan pemerataan pendapatan. Nilai PDB suatu negara tidak dapat menunjukan apakah pendapatan nasional tersebut terbagi secara merata diantara penduduknya atau tidak . Bebarapa negara mengalami ketimpangan ekonomi yang besar dengan sebagian kecil penduduk menikmati sebagian besar PDB . Beberapa indikator lain perlu digunakan untuk melengkapi data PDB yang menunjukan ketimpangan yang terjadi, salah satunya adalah Koefisien Gini.

BAB III

PENENTUAN KEGIATAN EKONOMI MENURUT

PANDANGAN KLASIK, KEYNES DAN

PENDEKATAN MASA KINI

Ø Aspek- aspek yang dibandingkan oleh kaum klasik dan Keynes adalalah (i) faktor yang menentukan suku bunga, (ii) faktor yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi Negara, dan (iii) pandangan klasik mengenai operasi pasaran buruh dalam system pasaran bebas dan kritik Keynes keatas pandangan ini.

Ø Menurut ahli-ahli ekonomi klasik suku bunga ditentukan oleh keinginan masyarakat untuk melakukan penabungan dan keinginan pengusaha untuk meminjam dana modal untuk melakukan investasi. Fleksibilitas suku bunga akan mewujudkan keadaan di mana jumlah tabungan yang diwujudkan dalam perekonomian pada ketika kesempatan kerja penuh di capai adalah sama dengan investasi yang akan dilakukan para pengusaha.

Ø Kemungkinan bahwa pada kesempatan kerja akan berlaku keadaan tabungan masyarakat akan sama dengan investasi para pengusaha menyebabkan ahli ekonomi klasik berkeyakinan “supply creates its own demand” yang berarti dalm perekonomian tidak berlaku masalah kekurangan agregat. Walaupun terdapat kemungkinan kekurangan permintaan agregat dan pengangguran,keadaan ini hanya bersifat sementara. Mekanisme pasar akan mengembalikan tingkat kegiatan ekonomi pada kesempatan kerja penuh karena terwujudnya fleksibilitas suku bunga, tingkat upah, dan tingkat harga.

Ø Teori klasik juga menerangkan bahwa fleksibilitas tingkat upah akan mewujudkan kesempatan kerja penuh. Apabila pada satu tingkat upah nominal tertentu terjadi pengangguran, akan beerlaku penyesuaian dalam pasar tenaga kerja. Tingkat upah akan turun dan permintaan tenaga kerja bertambah. Pada akhirnya, pada tingkat upah yang lebih rendah, permintaan dan penawaran tenaga kerja akan seimbang kembali dan kesempatan kerja penuh tercapai kembali.

Ø Berdasarkan kepada keyakinan bahwa kesempatan kerja penuh akan selalu tercapai, ahli-ahl;I ekonomi klasik seterusnya berkeyakinan bahwa tingkat put put Negara (pendapatan nasional) ditentukan oleh kemampuan faktor-faktor produksi dlam suatu Negara menghasilkan barang dan jasa. Semakin besar kemampuan faktor-faktor produksi menghasilkan barang dan jasa, semakin besar pula pendapatan nasional yang diciptakan. Kemampuan suatu Negara dalam menghasilkan pendapatan nasional dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan berikut

Y = f (K,L,R,T)

Dimana :

K adalah jumlah barang modal yang tersedia.

L adalah juml;ah dan kualitas tenaga kerja.

R adalah kekayaan alam dan sumber alam lain yang digunakan.

T adalah tingkat teknologi.

Ø Pandangan klasik dikritik oleh Keynes. Dalam mengkritik pandangan klasik, Keynes mengemukakan pandangan lain mengenai aspek yang dikritiknya. Kritik Keynes dan pandangannya yang berhubungan dengan kritik tersebut adalah :

i. Keynes berpendapat bahwa tabungan bukan ditentukan oleh suku bunga tetapi oleh tingkat pendapatan masyarakat. Makin tinggi pendapatan, makin tinggi pula tabungan.

ii. Keynes berpendapat sauku bunga bukan ditentukan oleh penawaran dana untuk tabungan dan permintaan dana untuk investasi. Menurut Keynes suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang.

iii. Menurut ahli-ahli ekonomi klasik tingkat upah adalah fleksibel. Hal ini akan menjamin keadaan dimana permintaan tenaga kerja akan sama dengan penawaran tenaga keerja.oleh sebab itu kesempatan kerja penuh akan selalu berlaku. Menurut Keynes tingkat upah tidak fleksibel. Walaupun terdapat banyak pengangguran tingkat upah tidak akan turun dan pengangguran tetap wujud.

Ø Berdasarkan kritik-kritiknya, Keynes selanjutnya mengemukakan suatu teori mengenai penentuan kegiatan ekonomi dan penentuan kesmpatan kerja dan peranan uang dalm mempengaruhi kegiatan ekonomi. Pandangan ini diterangkan dalam buku “the general theory of employment, interest and money” menurut pandangan Keynes, tingkat kegiatan ekonomi ditentukan oleh permintaan efektif, yaitu pengeluaran agregat yang akan wujud dalam suatu perekonomian dalam suatu waktu tertentu. Pengeluaran agregat dalam perekonomian dapat dibedakan kepada 4 komponen : konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah atau ekspor. Magnitude (nilai pengeluaran) dari keempat komponen pengeluaran agregat ini akan menentukan kegiatan perekonomian, kesempatan kerja dan pendapatan nasional.

Ø Sejak penerbitan buku the general theory, analisis makroekonomi semakin berkembang. Terdapat pemikiran-pemikiran baru yang mengkritik dan menyokong pandangan Keynes. Analisis yang berhubungan dengan makaroekonomi sesudah Keynes dapat dibedakan kepada 4 pemikiran yaitu golongan monetaris, golongan ekspektasi rasional, golongan segi penawaran dan golongan Keynesian baru. Pandangan-pandangan baru tersebut sangat mempengaruhi analisis makroekonomi yang wujud sekarang ini. Pendekan baru dalam analisis makroekonomi menggunakan grafik AD-AS. Kurva AD dan kurva AS akan menentukan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai, pendapatan nasional yang diwujudkan dan tingkat kesempatan kerja yang tercapai. Kurva permintaan agregat AD ditentukan oleh pengeluaran agregat (AE) dan keseimbangan permintaan dan penawaran uang. Sedangkan penawaran agregat AS menggambarkan jumlah barang yang akan diproduksikan dan ditawarkan sektor perusahaan pada berbagai tingkat harga. Keseimbangan AD-AS, atau keseimbangan makroekonomi, akan menentukan pendapatan nasional yang dicapai dan tingkat harga yanga berlaku.

BAB IV

KESEIMBANGAN EKONOMI DUA SEKTOR

Hubungan antara Konsumsi dan Pendapatan

Terdapat beberapa faktor yang menentukan tingkat pengeluaran rumah tangga (secara seunit kecil atau dalam keseluruhan ekonomi). Yang terpenting dalam perekonomian dua sektor adalah pendapatan rumah tangga. Tabel yang menggambarkan hubungan di antara konsumsi rumah tangga dan pendapatan dinamakan daftar (skedul) konsumsi. Daftar konsumsi pada dasarnya menggambarkan besarnya konsumsi rumah tangga pada tingkat pendapatannya yang berubah-ubah.

Misalnya, seperti dapat dilihat dalam tabel 1.1, pada waktu pendapatan seseorang adalah Rp.500 ribu konsumsinya adalah Rp.500 ribu, pada waktu pendapatanya Rp.900 ribu konsumsinya Rp. 800 ribu, tabel 1.1 secara terperincih menunjukan hubungan di antara tingkat pendapatan disposebel dengan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga.

Fungsi Konsumsi dan Fungsi Tabungan

Dalam analisis makro ekonomi yang lebih penting bukanlah melihat konsumsi dan tabungan suatu rumah tangga, tetapi melihat konsumsi dan tabungan dari semua rumah tangga dalam perekonomian. Pengeluaran konsumsi dari semua rumah tangga dalam perekonomian dinamakan konsumsi agregat dan tabungan semua rumah tangga dalam perekonomian dinamakan tabungan agregat.

1. Ciri-ciri Fungsi Konsumsi dan Tabungan

Sebelum menerangkan ciri-ciri fungsi konsumsi dan fungsi tabungan terlebih dahulu perlu didefinisikan arti dari istilah fungsi konsumsi dan fungsi tabungan.

a. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan diantara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional perekonomian tersebut.

b. Fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan diantara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional perekonomian tersebut.

2. Penentu-penentu Lain Konsumsi dan Tabungan

a. Kekayaan yang telah terkumpul.

b. Suku bunga.

c. Sikap berhemat.

d. Keadaan perekonomian.

e. Distribusi pendapatan.

f. Tersedia tidaknya dana pensiun yang mencukupi.

Investasi (Penanaman Modal)

1. Definisi dan arti Investasi

Investasi atau penanaman modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Dengan demikian investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian.

2. Fungsi investasi

Kurva yang menunjukan perkaitan di antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional dinamakan fungsi investasi.

3. Penentu-penentu tingkat Investasi

a. Ramalan keadaan perekonomian di masa depan.

b. Perubahan dan perkembangan teknologi.

c. Efek pertumbuhan pendapatan nasional.

d. Keuntungan perusahaan.

PENENTUAN TINGKAT KEGIATAN EKONOMI

Analisa makro ekonomi biasanya tidak memberikan gambaran yang sangat rumit mengenai aliran-aliran pendapatan yang sebenarnya berlaku di dalam kenyataan. Gambaran semacam itu tidak diperlukan dalam analisa ekonomi, karena dengan menyederhanakan gambaran itu telah dapat ditunjukkan corak kegiatan yang terjadi dalam suatu perekonomian. Gambaran yang paling sederhana dari kegiatan dalam sesuatu perekonomian ditunjukkan oleh aliran-aliran pendapatan diantara dua faktor ekonomi yang pertama, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan.

Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kegiatan Ekonomi

Oleh karena dalam perekonomian tidak terdapat kekurangan permintaan, menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik dimana tingkat kegiatan ekonomi akan di capai tergantung kepada kemampuan sector perusahaan untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Kesanggupan ini dibatasi oleh banyaknya faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian itu. Oleh sebab itu menurut ahli-ahli ekonomi klasik sampai dimana sesuatu perekonomian dapat memproduksikan barang-barang dan jasa-jasa dapat ditentukan dengan menggunakan rumus berikut :

Y = f (K,L,Q,T)

Keterangan :

Y : Pendapatan nasional

K : Jumlah seluruh barang modal

L : Jumlahseluruh tenaga kerja

Q : Jumlah kekayaan alam yang di gunakan

T : Tingkat teknologi yang digunakan

Perubahan keseimbangan dan multiplier

Dari satu periode ke periode lainnya keseimbangan pendapatan nasional akan selalu mengalami perubahan. Dalam perekonomian dua sektor perubahan tersebut disebabkan oleh perubahan dalam investasi. Perkembangan teknologi, misalnya akan menambah investasi dan investasi yang bertambah akan memindahkan pengeluaran agregat ke atas.

Analisis mengenai multiplier bertujuan untuk menerangkan pengaruh dari kenaikan atau kemerosotan dalam pengeluaran agregat keatas tingkat keseimbangan dan terutama keatas tingkat pendapatan nasional.

BAB V

KESEIMBANGAN EKONOMI TIGA SEKTOR

Pengertian Sistem Perekonomian Tiga Sektor

Sistem perekonomian tiga sektor terdiri dari sektor – sektor rumah tangga perusahaan dan pemerintah. Campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional diantaranya pungutan pajak akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengeluaran keatas konsumsi rumah tangga dan pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan hal tersebut akan menaikkan perbelanjaan agregat. Perekonomian tiga sektor dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Aliran Pendapatan Dan Syarat Keseimbangan

1. Aliran pendapatan dan pengeluaran

Campur tangan pemerintah dalam perekonomian akan menimbulkan tiga jenis aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Tiga jenis aliran yang baru tersebut adalah :

1) Pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Pembayaran pajak tersebut menimbulkan pendapatan kepada pihak pemerintah. Ia merupakan sumber pendapatan pemerintah yang terutama.

2) Pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Aliran ini menggambarkan nilai pengeluaran pemerintah keatas barang-barang dan jasa yang diproduksikan oleh sektor perusahaan.

3) Aliran pendapatan dari sektor pemerintah sektor rumah tangga. Aliran itu timbul sebagai akibat dari pembayaran keatas konsumsi faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga oleh pemerintah.

Pembayaran oleh sektor perusahaan sekarang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

1) Pembayaran kepada sektor rumah tangga sebagai pendapatan kepada faktor-faktor produksi

2) Pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah.

Pendapatan yang diterima rumah tangga sekarang berasal dari dua sumber yaitu :

1) Dari pembayaran gaji dan upah, sewa, bunga dan utang oleh perusahaan

2) Dari pembayaran gaji dan upah oleh pemerintah.

2. Syarat keseimbangan

Keseimbangan:

Y = AE, atau Y = C + I + G

Keterangan:

Y : penawaran agregat

AE : pengeluaran agregat

C : konsumsi rumah tangga

I : investasi perusahaan

G : pengeluaran pemerintah membeli barang dan jasa

Jika C dikurangi dari setiap ruas, maka dalam perekonomian tiga sektor I dan G adalah suntikan kedalam sirkulasi aliran pendapatan, sedangkan S dan T adalah kebocoran. Sebagai kesimpulan dapatlah dirumuskan bahwa dalam perekonomian tiga sektor yang mencapai keseimbangan akan berlaku keadaan : I + G = S + T

Contoh :

Jika diket: C = 60 + 0,75 Y dan S = 0,25 Y - 100

I = 120

G = 60

Hitung Y keseimbangan!

(Ingat persamaan C diatas untuk pajak tetap T = 40)

Jawab :

Y = C + I + G

Y = 60 + 0,75 Y + 120 + 60

Y = 0,75 Y + 240

Y – 0,75 Y = 240

0,25 Y = 240

Y = 960

I + G = S + T

120 + 60 = 0,25 Y – 100 + 40

180 = 0,25 Y – 60

Y = 960

B. Jenis Pajak

Pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diterima secara langsung.

Secara menyeluruh pengelompokan pajak dilakukan berdasarkan tiga faktor yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pihak Yang Menanggung

Berdasarkan pihak yang menaggung, pajak dibedakan menjadi pajakk langsung dan pajak tidak langsung

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang pembayarannya harus di tanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak langsung merupakan pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak pribadi atau perorangan dan badan yang harus dibayar secara periodik berdasarkan surat ketetapan pajak. Contohnya Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dikenakan terhadap setiap perbuatan atau peristiwa ekonomi dan dipungut tanpa surat ketetapan pajak. Contoh pajak tidak langsung adalah Pajak Penjualan(PPn), Pajak Pertambahan Nilai ( PPN), Bea Materai, dan Cukai.

2. Berdasarkan Pihak Yang Memungut

Berdasarkan pihak yang memungut, pajak dibedakan menjadi pajak negara dan pajak daerah.

a. Pajak Negara

Pajak negara atau pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat. Pajak pusat merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Pajak pusat diatur dalam suatu peraturan yang disebut undang-undang tentang perpajakan nasional. Pelaksanaan pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Contoh pajak negara adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjalan (PPn), dan Bea Materai

b. Pajak Daerah

Pajak daerah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah. Setiap daerah mempunyai objek pajak tersendiri. Hal ini sesuai dengan peraturan daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam suatu peraturan yang disebut peraturan daerah (PERDA).Pelaksanaa pemungutannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Contoh pajak daerah adalah iuran kebersihan, retribusi masuk terminal, pajak tontonan, pajak reklame retribusi parkir, dan retribusi galian pasir.

3. Berdasarkan sifatnya

Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif

a. Pajak subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak ysng memperhatikan kondisi/keadaan wajib pajak. Dalam hal ini penentuan besarnya pajak harus ada alasan objektif yang

berhubungan erat dengan kemammpuan membayar wajib pajak. Jenis pajak yang termasuk pajak subjektif ialah Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak. Jenis pajak yang termasuk dalam pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn-BM).

Unsur-Unsur Pajak

Terdapat unsur penting yang terdapat dalam pajak yaitu subjek pajak, objek pajak, dan tarif pajak.

1. Subjek Pajak

Subjek pajak yang disebut juga wajib pajak adalah orang atau badanyang menurut ketentuan wajib membayar pajak kepada negara. Menurut ketentuan setiap wajib pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diperoleh dengan cara mendaftarkan diri kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diwilayah dimana wajib pajak berkedudukan atau bertempat tinggal.

Selanjutnya, setiap wajib pajak harus mengisi formulir Surat Pemberitahuan T ahunan (SPT) dan menyampaikannya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah dimana wajib pajak berkedudukan atau bertempat tinggal. SPT merupakan perhitungan pajak terutang dalam satu tahun pajak, biasanya selama 12 bulan.

2. Objek Pajak

Objek pajak adalah semua penghasilan yang benar-benar diterima atau diperoleh, baik dari kegiatan usaha maupun dari luar kegiatan usaha. Contohnya, laba usaha setelah dikurangi dengan biaya-biaya, gaji, honorarium, hasil sewa, bonus, komisi, dan bunga.

3. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah dasar pengenaan besarnya pajak yang harus dibayar oleh subjek pajak terhadap objek yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa persentase (%).

Secara umum, besar kecilnya pajak yang dibayar ditetapkan atau dihitung dengan sistem tarif proporsional, progresif, dan degresif.

a. Tarif Proporsional

Tarif proporsional adalah tarif pajak yang presentasenya tetap/sama untuk setiap jenis objek pajak. Semakin besar pendapatan yang diterima wajib pajak, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Sebaliknya, jika penghasilan kecil, maka pajak yang dibayar pun kecil.

b. Tarif Progresif

Tarif Progresif adalah tariff pajak yang presentasenya semakin besar jika objek pajak bertambah. Semaki besar pendapatan yang diterima wajib pajak, maka semakin besar presentase paja yang harus dibayar.

c. Tarif Degresif

Tarif Degresif adalah presentase tarif pajak yang semakin rendah jika objek pajak semakin bertambah. Semakin tinggi penghasilan wajib pajak justru semakin rendah presentase pajak yang harus dibayarnya.

C. Efek Pajak Terhadap Konsumsi Dan Tabungan

Dalam perekonomian yang telah mengenakan pajak, perhubungan diantara pendapatan disposibel dan pendapatan nasional dapat dinyatakan secara berikut:

Pendapatan disposibel (Yd) = Pendapatan nasional (Y) – Pajak (T)

Penurunan pendapatan disposebel akan mengurangi konsumsi dan tabungan rumah tangga. Hal ini disebabkan karena pajak yang dibayarkannya mengurangi kemampuannya untuk melakukan pengeluaran konsumsi dan menabung. Pajak yang dipungut akan mengurangi pendapatan disposibel sebanyak pajak yang dipungut. Penurunan pendapatan disposibel menyebabkan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga akan berkurang pada berbagai tingkat pendapatan. Walaupun bentuk sistem pajak yaitu pajak tetap pemungutan pajak akan mengakibatkan konsumsi dan tabungan rumah tangga berkurang sebanyak yang ditentukan oleh persamaan berikut:

ΔC=MPCxT
ΔS = MPS x T

1. Pengeluaran Pemerintah

Pajak yang diterima pemerintah akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah. Dinegara-negara yang sudah sangat maju, Pajak adalah sumber utama dari pembelanjaan pemerintah, sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan dan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan, membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai pembelanjaan untuk angkatan bersenjata dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting artinya dalam pembangunan adalah beberapa bidang penting yang akan dibiayai pemerintah.

2. Penentu-Penentu Pengeluaran Pemerintah

a. Proyeksi jumlah pajak yang di terima: Dalam menyusun anggaran belanja pemerintah harus terlebih dahulu membuat proyeksi mengenai jumlah pajak yang akan diterimanya. Makin banyak jumlah pajak yang akan dapat di kumpulkan, makin banyak pula perbelanjaan pemerintah yang akan di lakukan.

b. Tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai: Mengatasi masalah pengangguran, menghidari inflasi dan mempercepat pembangunan ekonomi. Untuk mempercepat kegiatan tersebut seringkali membelanjakan uang yang lebih besar dari pendapatan yang di peroleh oleh pajak.

c. Pertimbangan politik dan keamanan: Pertimbangan-pertimbangan politik dan kestabilan negara selalu menjadi salah satu tujuan penting dalam menyusun anggaran belanja pemerintah. Kekacauan politik, keamanan. Keadaan seperti itu akan menyebabkan kenaikan perbelanjaan pemerintah yang sangat besar.

D. Multiplier Dalam Perekonomian Tiga Sektor

Perekonomian tiga sektor di lambangkan

Ø Y = C + I + G

Y = C0 + bYd + I + G

Y = C0 + b(Y – T) + I + G

Y = C0 + bY – bT + I + G

Y = 1/(1-b) (C0 – bT + I + G)

Ø I + G = S + T

I + G = - C0 + (1 – b)Yd + T

I + G = - C0 + (1 – b)(Y – T) + T

I + G = - C0 + (1 – b)Y + bT

Y = 1/(1-b) (C0 – bT + I + G)

Makna variabel

· Y adalah pendapatan nasional

· T adalah Pajak

· Yd adalah pendapatan disposibel

· C adalah konsumsi

· C0 adalah konsumsi dasar, yaitu konsumsi yang tidak tergantung pada Y

· I adalah investasi

· G adalah pengeluaran pemerintah

· S adalah saving

E. Masalah Makroekonomi Dan Kebijakan Fiskal

Berikut adalah beberapa kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah guna mengatasi berbagai permasalahan ekonomi di bidang makro:

1. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam perpajakan dan pengeluaran pemerintah/anggaran untuk memengaruhi pengeluaran agregat.

Contohnya pengenaan pajak penghasilan dan pengenaan cukai rokok.

2. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang ditempuh pemerintah/bank sentral dalam penawaran uang dan kebijakan suku bunga untuk memengaruhi pengeluaran agregat. Contohnya pemerintah menerapkan jumlah uang yang beredar di masyarakat dan peningkatan suku bunga bank.

3. Kebijakan segi penawaran

Kebijakan segi penawaran adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan, sehingga barang dan jasa yang ditawarkan lebih banyak dan lebih murah.

Contohnya pemerintah memberikan bantuan subsidi kepada pengusaha kecil menengah.

4. Kebijakan Energi

Kebijakan energi adalah kebijakan dalam menggunakan energi seefisien dan seoptimal mungkin yang didalamnya terdapat usaha penghematan energi. Misalnya kebijakan konfersi minyak tanah ke gas LPG guna penghematan penggunaan bahan bakar minyak oleh masyarakat.

5. Kebijakan Penetapan Harga

Kebijakan penetapan harga adalah kebijakan dalam menentukan harga-harga pada tingkat tertentu pada komoditas yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Contohnya penetapan tarif dasar listrik oleh pemerintah.

6. Kebijakan Neraca Pembayaran

Merupakan kebijakan yang digunakan untuk memantau keadaan neraca pembayaran guna memengaruhi nilai tukar.

Contohnya larangan impor atau kuota produk tertentu dilakukan guna melindungi para pengusaha lokal dari serbuan produk asing.